BUMN Untuk Kesejahteraan Rakyat

diterbitkan di RiauPos Ahad, 1 April 2012

Oleh: Jumardi

Persoalan Negara dan kesejahteraan rakyat, selalu menjadi isu yang relevan di belahan dunia manapun dan dalam rentang waktu kapan pun. Tuntutan agar negara mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang inheren dari manifestasi kedaulatan negara.    Kesejahteraan rakyat atau masyarakat merupakan bagian dari indikator keberhasilan negara menjalankan kedaulatannya. Persoalannya adalah bagaimana memformulasikan peran pemerintah secara tepat, sehingga menjamin berjalannya roda perekonomian yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Keberadaan BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 UUD 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dalam realitanya, seberapa jauh BUMN mampu menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa ini tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja dari BUMN itu sendiri. Apabila BUMN tidak mampu beroperasi dengan tingkat efisiensi yang baik, pada akhirnya akan menimbulkan beban bagi keuangan negara dan masyarakat akan menerima pelayanan yang tidak memadai dan harus menanggung biaya yang lebih tinggi.

BUMN merupakan manifestasi riil peran negara dalam perekonomian. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Untuk itu BUMN diharapkan (1) dapat meningkatkan penyelenggaran kemanfaatan umum, berupaya penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Dari ketiga poin ini, paling tidak terlihat bahwa peran negara dalam mensejahterakan rakyat melalui perangkat BUMN dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Visi Kementerian BUMN "Meningkatnya peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi". Pandangan dan pemikiran mengenai permasalahan BUMN ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga terkait dengan dimensi korporasi dan manajemen. Untuk bisa dan memiliki eksistensi di dalam pasar, maka perlu ditingkatkan profesionalisme, daya saing dan kinerja BUMN itu sendiri. Maka seharusnya pemerintah, politisi dan birokrasi tidak boleh terlibat terlalu besar masuk  ke dalam korporasi. Keterlibatan seperti itu pada dasarnya merusak budaya perusahaan sehingga menganggu kinerja BUMN bersangkutan.

BUMN adalah sistem dan organisasi yang kompleks karena keberadaannya sebagai organisasi bisnis berhadapan langsung dengan organisasi birokrasi dan politik kekuasaan. Dengan demikian, BUMN menghadapi tantangan ganda, yaitu tantangan persaingan pasar itu sendiri dan tantangan birokrasi sebagai masalah eksternal tambahannya. Maka sebab itu Fahri dalam buku ini sangat menekankan agar elemen pemerintah, birokrasi, dan politisi jangan banyak terlibat langsung dalam korporasi BUMN.

Kinerja BUMN selama ini belum optimal. Walaupun saat ini kinerja BUMN secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Dengan kinerja demikian, masih ada potensi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal. Sementara itu, secara faktual BUMN ini meliputi separuh aset ekonomi secara nasional, tetapi produktifitasnya rendah. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya ada secara konseptual pada buku ini.

Jumardi

Ketua Umum PK KAMMI Suska

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

Juga Koordinator Kaderisasi FLP Pekanbaru

Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat

Penulis             : Fahri Hamzah

Penerbit           : YAYASAN FAHAM INDONESIA

Cetakan           : Kedua, Januari 2012

Tebal               : xxxviii+250 halaman